SUARATENGGARA.COM, ANDOOLO-Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid, S.Sos,. M.Si menginstruksikan kepada dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura serta kelompok tani Mepokoaso Desa Lamoen dan Motaha Kecamatan Angata melengkapi administrasi untuk menerima bantuan alsintan traktor roda empat.
Diketahui bantuan kepada tiga kelompok tani di desa Laomen dan Motaha tersebut belum diserahkan karena kendala administrasi yang belum dirampungkan
Hal tersebut terungkap saat pasangan wakil dari H. Surunuddin Dangga ini menyahuti tuntutan ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Masyarakat Tani Motaha – Lamoen (FRAMATHAL BERSATU) di Kantor Bupati Konawe Selatan. Selasa, (1/3).
Masa aksi mempertanyakan kepastian tiga unit traktor bantuan dari kementerian pertanian yang hingga yang digelontorkan tahun 2021 yang hingga kini belum kunjung disalurkan kepada kelompok tani di daerah mereka.
Menggapi masalah itu, wakil bupati Konsel Rasyid, S.Sos., M.Si didampingi mantan kepala dinas Pertanian Hidayatullah, SP., M.Si mengapresiasi kedatangan dan tuntutan hak para petani.
“Saya minta kepada Plt Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk segera melengkapi administrasi yang di butuhkan dalam rangka pendistribusian bantuan tiga kelompok tani tersebut, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut panjang” tegas Rasyid diahadapan para pengunjjukrasa
Kata Rasyid, kelopok tani memberikan batasan waktu untuk menyelesaikan administrasi terkait selama dua minggu dari saat ini Selasa 1 Maret 2022
“Deadline waktu selama dua minggu ke depan pada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikannya masalah bantuan Alsintandari Kementerian ” ketus Wabup
Di tempat yang sama Plt Kadis Kominfo Hidayatullah memaparkan, dua tahun semasa menjabat mengaku tak pernah mempersulit apa lagi menghang – halangi untuk mendapatkan bantuan apa lagi memungut pembayaran
“Bantuan Alsintan tidak dipungut biaya, dan bantuan tersebut masih tersimpan aman di tempatnya jadi bapak dan ibu tak perlu khawatir,” jelas Hidayatullah
Mantan Kadis itu juga mengatakan, kerisauan para pengunjuk rasa dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak dinas TPHP karena selama ini pihaknya tidak ada komunikasi lansung dari kelompok tani calon penerima bantuan tersebut
Kata Hidayatullah, administrasi penentuan kelompok penerima bantuan tersebut, ia merasa jikalau tanda tangannya telah disalahgunakan namun, namun pihaknya tak mempersoalkannya lagi.
“Hanya saya meminta kepada pihak kelompok tani di desa Laoin dan Motaha agar kembali membuat proposal sebagai kelangkapan administrasi dengan harapan tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya
Dia memastikan unit traktor bantuan yang dipersoalkan masih tersimpan dan belum tersalurkan dan pemerintah berkomitmen dalam penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat tani tak dipungut biaya alias gratis.
“Kami juga menyayangkan kenapa baru sekarang ketemu dengan ketua kelompoknya,“ pungkasnya.
Laporan : Muh. Sopian
